Jakarta: Sinar Grafika. 2016, yang mengatur bahwa pengajuan PeninjauanKembali (PK) harus diajukan oleh Pemohon langsung dihadapan PaniteraPengadilan Negeri dan bila Terpidana menjalani pidana di luar daerahkewenangan Pengadilan yang mengadili, pengajuan Peninjauan Kembali (PK)dapat dilakukan oleh Kuasa dihadapan Panitera, dengan. TK yang melepaskan terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa Musawir bukan merupakan perbuatan pidana telah tepat dan benar dan perbuatan tersebut telah diketahui sejak persidangan perkara a quo”; Mohon perkenan dan perhatian Majelis PK yang Mulia, kiranya. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan tidak terbukti atas seluruh dakwaan Penuntut Umum sehingga diputus bebas. Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dinyatakan: (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Putusan; Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid. Perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diajukan tanpa kehadiran terpidana kini berakhir. Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus. Peninjauan Kembali (PK) N/a Selasa,. Tanggal 26 September 2023 — Penuntut Umum: 1. 287. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. b dane diatas, aka alasan lain dalam kerangka Permohonan Peninjauan Kembali haruslah tidak dapat diterima stow ditolak Karena. Lima, menjatuhkan pidana tambahan terhadap Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Anas selesai menjalani masa pidana pokok. Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana. Jadi, Sema No 7/2014 seharusnya hanya berlaku untuk perkara PK di luar pidana karena ketentuan terkait PK. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, sebagai. MA dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memperbolehkan pengajuan PK pidana berkali-kali. H. atau setidak-tidaknya pemberitahuan dari Pengadilan karena alamat PEMOHON PK jelas dan nyata beralamat di. YETI FATIMAH, S. Penggolongan narapidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu diperlukan, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan, serta untuk menjaga narapidana dari pengaruh negatif narapidana lainnya. Saat putusan pemidanaan dijatuhkan terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan. Pertengahan Desember 2020, Luthfi, yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengikuti sidang perdana PK tersebut. B/2017/PT. Tanggal 31 Maret 2022 — YUSUF SAGORO bin SAGORO;dkk 52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap. Ketentuan yang banyak disorot adalah pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Sekadar mengatur kewenangan jaksa ajukan PK tidak banyak berarti. Peninjauan Kembali (PK) yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah Herziening adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewjisde ). Esensi aturan itu yakni PK hanya dibolehkan satu kali, seakan mengusik rasa keadilan para pencari keadilan. Mahkamah Agung RI: Jl. Buku Register Perkara Pidana PK PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai Berkas Perkara Pidana“Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No. Membuat Akta Pernetapan PK pidana 3. 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Pembahasannya diawali dengan pemenuhan unsur keadilan dan kepastian hukum dalam PK seiring terbitnya Putusan. , M. Idealnya, PK hanya dapat diajukan satu kali oleh jaksa, dan satu kali oleh Terpidana. 40, Malang, JawaTimur – 085790393678 – nurizaayu@gmail. Sejak lama, upaya hukum PK mendapatkan perhatian luas dari para akademisi dan. Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali didefinisikan sebagai upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan Kasasi. Menurut Nasrullah, PK di dalam KUHAP hanya boleh diajukan sekali, tetapi sekarang ada perkembangan keadaan bahwa jika PK itu diajukan karena adanya bukti baru, maka hakim harus mempertimbangkannya dan memeriksa pokok perkara. Peradilan Tata Usaha Negara. Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut. Standar Pelayanan Pendaftaran Perpanjangan Penahanan penyidik (Kepolisian/Jaksa) ke KPN atau. Makanya, MA memandang perlu agar PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Kamis (01/1) kemarin. Apabila tidak, maka melewati tenggang waktu di atas, sehingga berpotensi permohonan PK tidak memenuhi syarat. Namun belakangan dalam Revisi UU No. Sus/2023/PN MtkJAKARTA, GRESNEWS. 2642K /PID/2006tanggal 12 Februari 2007 jo Putusan. MA membantah telah membangkang pada tafsir konstitusi yang dibuat MK. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 PK/Pid. Tetapi kini dalam praktek hukum acara pidana kita bisa temukan adanya, praktek hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa 1 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum . Bagikan. maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A. Peninjauan Kembali (PK) N/a Selasa,. menjalani pidana penjara di luar daerah hukum. Untuk itu, perlu ditetapkan Perma tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik ini,” kata Asep. NERACA. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/PID. diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan. Volume 2, Nomor 2 (2020). Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Klasifikasi: SEMA Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali : Materi Muatan Pokok: Permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali Hukum Pidana adalah salah satu jurusan yang akan membuat Anda mampu bekerja dalam berbagai bidang diantaranya menjadi Guru, Dosen, Peneliti, Aktivis LSM, Intansi Pemerintah dan sebagainya. Pidana Khusus 562426. Berarti cukup satu saja alasan sudah dapat. Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14. 9-13. Andrea Fockema, 1983, Kamus Istilah Hukum, (terjemahan Saleh Adiwinata), Bandung, Bina Cipta. Tanggal 20 September 2022 — KHARISMA WAHYU ADITYA Bin AGUS MUJIONO 31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap. Eddy O. 26/Gelora dan No. yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peninjauan Kembali. permohonan peninjauan kembali a quo. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan. 46 No. Putusan PK Nomor 34PK /TUN/2018 dan Putusanperkara Perdata Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19. Nomor 236 PK/Pid. Alih-alih didasarkan pada alasan istimewa, MA pernah mengungkap. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang. I. Alih-alih didasarkan pada alasan istimewa, MA pernah mengungkap hanya 20 persen permohonan PK, alasannya layak. Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) 25. Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK oleh Jaksa/Penuntut Umum. , replik dalam kasus pidana adalah jawaban atau tanggapan jaksa penuntut umum. Target atau jangka waktu maksimal ini berdasarkan stock opname berkas perkara tidak lagi relevan. Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan. (PK). Sebelumnya, perlu diketahui, PK yang dimaksudkan di sini adalah PK dalam perkara pidana, jadi bukan PK dalam perkara perdata. 2 Agus Hadi Narkoba PN: 23-05-2007 MATI 9 Thn PK pertama ditolak pada 13 Januari. pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada. 6 PK yang diajukan oleh kuasa pemohon, padahal pada waktu mengajukan permohonan PK tersebut pemohon / ahli warisnya tidak hadir, akan tetapi hadir dalam persidangan pemeriksaan PK (pasal 265 ayat 2 KUHAP). Membantu lembaga penegak hukum terkait memetakan persoalan yuridis dan praktis terkait PK; 2. Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 854 — 0. JAKARTA | (20/7/22) - Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang atau perusahaan menjadi milik negara ataupun untuk dimusnahkan. id Nomor S. 1. G/2022. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, terdapat 4 (empat) bagian yang dapat dijelaskan terkait dengan Pasal. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid. Berita Acara Persidangan dikirim ke Peng adilan yang telah meminta bantuan peme riksaan. 20-04-2021 —. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas. dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. 6 PK yang diajukan oleh kuasa pemohon, padahal pada waktu mengajukan permohonan PK tersebut pemohon / ahli warisnya tidak hadir, akan tetapi hadir dalam persidangan pemeriksaan PK (pasal 265 ayat 2 KUHAP). Termasuk Pasal 40 ayat (1) MK memutuskan bahwa frasa "tidak selesai. Berikut Beberapa Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaik : “Kedudukan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri XXX dan Putusan Pengadilan Tinggi XXX) Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi. Sus/2012. Selanjutnya, atas dasar tersebut, kiranya MAJELIS HAKIM AGUNG. MLG/9/2016 berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2016 No. Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara. Sudjiono Timan dipidana karena menyalahgunakan dana talangan yang diberikan oleh negara, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 369 Miliar. Putus : 28-02-2018 — Upload : 28-05-2019 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/Pid. tidak Alibenarkan oleh Undang-Undang, ‘Berpedoman pada ketentvan pasal 265 ayat (1) KUHAP , maka ruang lingkup pemerikssan dalam sidang Peninjauan kembali hanya terbatas pada asas “ Uniuk memeritsa apakah permintacn. Iklan. Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka setiap pemohon PK, wajib mencermatinya dengan saksama. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu. I. Dr. Tanggal 9 Maret 2020 — MISKI alias RIZAL alias ALEX bin MASTUKI 17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan karena adanya kebutuhan yang bersifat luar biasa. Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Serta Merta. Tanggal 8 Nopember 2022 — UD GO-TOYS, DK VS INGE CHRISTIANE 403 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap. Tanggal 23 Nopember 2022 — 1. 12 kembali dengan terpidana Muchtar Pakpahan dengan dakwaan melakukan tindak pidana penghasutan dan secara berlanjut dan menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut yang pada tingkat kasasi Muchtar Pakpahan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. PERMA. Volume 8 No. Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK oleh Jaksa/Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan Nomor 204 PK/Pdt/2012Menolak selain dan selebihnya. Pademawu, Kabupaten Pamekasan Dengan sengajatidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana. NOERWY AQUA FARM DK Berkekuatan Hukum Tetap. 14 September 2023 Panitera MA Tegaskan Peran Vital Pengadilan dalam Implementasi Pengajuan Kasasi /PK Secara Elektronik 07 September 2023 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. 2019. Surat PK tersebut juga dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti yang dimiliki oleh terpidana untuk memperkuat permohonan PK-nya. mengajukan PK tetapi ditolak MA pada 5 Mei 2014 dan sedang mengajukan grasi. 19 Mei 2023 Layanan VA Sudah Kembali Normal, Pembayaran Biaya Kasasi/PK dan Biaya Rogatori Wajib Menggunakan Virtual Account 15 Mei 2023 Untuk. Berbeda halnya dengan PK dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara. Dasarnya adalah Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Putus :. [4] Ketentuan ini haruslah dimaknai secara eksplisit tersurat dan tidak boleh dimaknai lain, seperti pengajuan PK dilakukan oleh jaksa. Sus/2012 tersebut disertai. Permohonan PK ini dapat dilakukan dalam perkara perdata maupun pidana. menurut Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 2012. Biaya Perkara Pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Kasus Sengkon-Karta adalah kasus pembunuhan seorang penjaga warung kecil beserta istrinya di Desa Bojongsari , Bekasi dengan. Tanggal 27 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Silvi Muliani Lestari,S. Dimana Terpidana/Pemohon PK dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun (Bukti PK-1), sedangkan Terdakwa Karman Loda, SH dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun (Bukti PK-3), pada hal yang berkepentingan dalam pembangunan tersebut adalah Karman Loda, S. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nuriza Ayu Ningtiyas, Amd, S. , MBA; Nomor: 97 PK/Pid. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dan membebaskan Sudjiono Timan melalui putusan Nomor 97/PK/Pid. Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum Register : 06-01-2023 — Putus : 06-01-2023 — Upload : 29-09-2023 Putusan PN Sei Rampah Nomor 3/Pid. Menurutnya, PK adalah kesempatan yang dimiliki terpidana yang sudah menjalankan putusan pidana, misalnya pidana penjara, kemudian dia menemukan bukti baru yang seandainya pada waktu persidangan terdahulu bukti tersebut diajukan, maka akan. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah disetujui dan. 3. Idealnya, PK hanya dapat diajukan satu kali oleh jaksa, dan satu kali oleh Terpidana. . Sus/2010 dengan Terpidana/Terdakwa Setia Budi merupakan (salah satu) contoh putusan PK dimana MA menyatakan tidak dapat menerima permohonan PK karena diajukan bukan oleh Terpidana langsung melainkan oleh Kuasa Hukumnya dan Terpidana tidak hadir dalam sidang pemeriksaan PK di Pengadilan. Sus-HKI/2022. Register : 27-07-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 29-09-2023 Putusan PN PRAYA Nomor 126/Pid. Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Meski. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180. H. Sus/2021. 2. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Peng adilan tingkat pertama yang telah. Isi Formulir data Pihak Pemohon. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018) Journal of Legal Research. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Perdata Agama 326. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak. Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK Kedua Kali PK Kedua dalam hal PK Pertama diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Tahun: 2018: Nomor Katalog: 2/Yur/TUN/2018: Bidang: Tata Usaha Negara: Klasifikasi: Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai : Kaidah Hukum: Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah. “Mudah-mudahan MA melahirkan yurisprudensi tentang apa itu novum,’ tambah pakar pidana ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. SEMA ini diterbitkan MA untuk terwujudnya kepastian hukum terkait permohonan peninjauan kembali setelah. S Hiariej, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkaa Pidana, Seminar Nasional “Mengembalikan Fungsi Lembaga PK Sesuai Ketentuan Undang-undang”, Yogyakarta, 2009, hlm 4-5.